BATULICIN – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanah Bumbu kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih nilai kematangan perangkat daerah tertinggi pada Evaluasi Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, DPMPTSP memperoleh nilai 48 dengan kategori Sangat Tinggi. Pencapaian ini menempatkan DPMPTSP sebagai perangkat daerah dengan tingkat kematangan organisasi terbaik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari komitmen seluruh jajaran dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Penilaian kematangan perangkat daerah dilakukan berdasarkan sebelas variabel utama, meliputi perencanaan pembangunan daerah, monitoring dan pengendalian, penjaminan mutu layanan, standar operasional prosedur (SOP), pendidikan dan pelatihan aparatur, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, manajemen sumber daya, manajemen risiko, pengukuran kinerja, pengembangan inovasi layanan, serta budaya organisasi.
Pada sejumlah indikator, DPMPTSP menunjukkan performa yang sangat baik, terutama dalam aspek perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi, sistem monitoring dan pengendalian yang terintegrasi, penjaminan mutu layanan, pengembangan inovasi, serta penguatan budaya organisasi. Seluruh capaian tersebut menjadi landasan penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta dunia usaha.
Capaian ini sekaligus menjadi motivasi bagi DPMPTSP untuk terus mempertahankan kualitas pelayanan, memperkuat transformasi digital, dan menghadirkan berbagai inovasi yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun para investor di Kabupaten Tanah Bumbu.
Ke depan, DPMPTSP berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, memperluas pemanfaatan teknologi informasi, serta menjaga budaya kerja yang profesional guna mewujudkan pelayanan publik yang semakin prima dan berdaya saing.
